Mulai 1 Juli, Bangladesh memperkenalkan pendekatan hukum baru untuk menekan praktik perjudian. Undang-undang yang baru disahkan oleh parlemen ini menggantikan aturan lama, menargetkan semua bentuk perjudian, baik itu kasino tradisional maupun perjudian online. Tindakan ini menggantikan Undang-Undang Perjudian Umum yang sudah berlaku sejak 1867 dan dianggap tidak relevan lagi.
Fenomena Judi Online
Inisiatif untuk membuat undang-undang ini diprakarsai oleh Menteri Dalam Negeri, Salahuddin Ahmed, melalui hasil kajian komite hukum. Walau ada kekhawatiran bahwa peraturan ini mungkin melanggar hak individu, mayoritas parlemen sepakat hukuman ini diperlukan untuk membatasi perjudian daring.
Debat Publik
Akhter Hossen dari Partai Warga Negara Nasional mendukung peraturan ini, namun memperingatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan saat melakukan penggeledahan tanpa persetujuan pengadilan. Sementara itu, Nazibur Rahman dari Jamaat menyatakan kekhawatiran mengenai potensi konflik dengan hukum pidana yang sedang berjalan.
Respons dari Pemerintah
Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa menunggu persetujuan pengadilan dapat merugikan penyelidikan dengan hilangnya bukti penting. Dia juga menyatakan bahwa otoritas yang diberikan sudah diatur oleh undang-undang lain.
Dukungan dari Partai Oposisi
Pemimpin oposisi, Nahid Islam, mendukung undang-undang baru ini walaupun beberapa revisi yang ia ajukan tidak dipertimbangkan. Ia menekankan pentingnya menjaga agar peraturan ini tidak disalahgunakan dan tetap menghargai hak asasi manusia.
Hukuman dan Denda
Peraturan ini menetapkan hukuman dua tahun penjara dan denda Tk 200.000 bagi pelanggar perjudian. Kasus perjudian daring atau jarak jauh bisa berujung pada lima tahun penjara dan denda Tk 1 crore, sedangkan taruhan online dapat menerima sampai tujuh tahun penjara dan denda Tk 5 crore.
Tantangan Teknologi dan Ekonomi
Salahuddin Ahmed menyoroti pemanfaatan teknologi seperti platform taruhan digital, penggunaan VPN, dan layanan keuangan ilegal sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Teknologi ini sering digunakan dalam transaksi yang melibatkan pencucian uang dan penipuan.
Klasifikasi Aktivitas Perjudian
Peraturan ini mengidentifikasi 24 kategori aktivitas perjudian, termasuk yang melibatkan teknologi baru, untuk menutup celah hukum dan memperkuat upaya penegakan hukum. Bangladesh berkomitmen untuk menanggulangi dampak negatif dari perjudian yang berkembang dengan memanfaatkan teknologi modern sambil memastikan penegakan hukum tetap mematuhi hak asasi manusia.