Rancangan anggaran Uni Eropa 2028-2034 baru-baru ini dirilis oleh Irlandia, tetapi kali ini tanpa memasukkan pajak perjudian online. Langkah ini diambil setelah Irlandia mengambil alih peranan sebagai pengarah negosiasi anggaran pada Juli, memulai pembahasan mengenai strategi pengeluaran Uni Eropa ke depan. Rincian Rancangan Anggaran yang diusulkan menetapkan batas pengeluaran sebesar €1,62 triliun dalam nilai tetap tahun 2025, setara dengan kira-kira €1,85 triliun dalam kondisi ekonomi sekarang. Meskipun demikian, angka-angka ini mungkin berubah saat negosiasi dengan negara anggota berlangsung.
Anggaran ini secara mencolok tidak mencantumkan pajak yang sebelumnya diusulkan untuk pendapatan perjudian daring, gagasan yang didorong oleh kelompok Sosialis dan Demokrat di Parlemen Eropa. Pajak perjudian di seluruh Uni Eropa sebelumnya diusulkan oleh Anggota Parlemen Rumania, Victor Negrescu, bersama kelompok Sosialis dan Demokrat. Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, mengekspresikan dukungan terhadap ide ini saat pertemuan puncak Grup Visegrád di Bratislava baru-baru ini.
Usulan pajak ini mencakup 1% pajak pada penghasilan perjudian yang berlisensi di Uni Eropa, dengan proyeksi penghasilan antara €2 hingga €4 miliar setiap tahun, yang akan mendanai program pendidikan, kesehatan mental, dan pencegahan kecanduan. Namun, rencana ambisius ini cepat menghadapi tantangan. Protes datang dari Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa, diikuti oleh pejabat Malta. Malta berpendapat bahwa pajak perjudian harus tetap di bawah kedaulatan masing-masing negara anggota, daripada keputusan di level Uni Eropa.
Ketiadaan pajak ini disambut baik oleh komunitas balap yang aktif melobi agar taruhan pacuan kuda tidak dikenakan pajak perjudian EU. Dalam surat terbuka minggu lalu, Federasi Balap Kuda Eropa dan Mediterania (EMHF) serta Persatuan Pacuan Kuda Eropa (UET) meminta pejabat Irlandia Thomas Byrne dan Simon Harris untuk menolak pajak tambahan pada taruhan pacuan kuda. Kedua organisasi memperingatkan bahwa penambahan beban pajak dapat memaksa konsumen beralih ke operator ilegal, mengganggu pendanaan balap, dan mengurangi pemungutan pajak.
Menurut Kepala Eksekutif EMHF, Dr. Paull Khan, pacuan kuda tidak seharusnya diperlakukan setara dengan kasino atau permainan slot. Ini mengikuti langkah serupa oleh industri balap Inggris, yang memperdebatkan bahwa peningkatan pajak perjudian atau tekanan tambahan pada pacuan kuda akan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi olahraga tersebut. Dipimpin oleh British Horseracing Authority (BHA), sektor ini meluncurkan kampanye lobi besar dan pada Maret 2026, pemerintahan Inggris memutuskan untuk mempertahankan pajak di 10%. Penerbitan rancangan anggaran Irlandia yang tidak mengikutsertakan pajak perjudian menuai sambutan baik dari komunitas balap, sebagaimana dilaporkan iGaming Times.